Benar, Video Demonstrasi Warga Jepang Terkait Pandemic Treaty
By: Date: 14 Mei 2024 Categories: Cek.Fakta,fakta,Hoax

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo mula-mula memfragmentasi video dengan menggunakan tool InVid. Penelusuran selanjutnya dilakukan dengan menggunakan Reverse Image Tool Google. 

Hasilnya, video tersebut telah beredar di internet sejak April 2024. Hari itu ribuan warga Jepang menggelar Demonstrasi di Ikebukuro, Tokyo, untuk menentang revisi Peraturan Kesehatan Internasional dan WHO Pandemic Treaty atau Perjanjian Pandemi.

Video yang identik pernah diunggah ke YouTube oleh kanal ini pada 13 April 2024 dengan judul, “4/13 Bagian 2 [Live streaming] Demonstrasi menentang revisi Peraturan Kesehatan Internasional dari Konvensi Pandemi”.

Demonstrasi menentang Perjanjian Pandemi Ikebukuro juga diunggah kanal YouTube ini pada 15 April 2024 dengan judul, “Demonstrasi menentang perjanjian pandemi”.

Dijelaskan pada keterangan video bahwa lebih dari 20.000 orang berkumpul di Ikebukuro, Tokyo. Demonstrasi berlangsung dari Higashi Ikebukuro Central Park menuju Stasiun Ikebukuro pada 13 April 2024.

Video-video identik juga beredar di X. Salah satunya diunggah oleh akun Blue Sky pada 15 April 2024 dengan keterangan:

“Berita terkini: Jepang melawan Organisasi Kesehatan Dunia dan Tatanan Dunia Baru! 13 April 2024, Tokyo, Jepang.  “Kami orang Jepang mengutuk dua hal buruk yang ingin diatasi oleh WHO tahun ini! Salah satunya adalah Perjanjian Pandemi! Yang lainnya adalah amandemen Peraturan Kesehatan Internasional! Hal ini membuat vaksinasi wajib terhadap vaksin beracun menjadi legal. Kami sangat memprotes!”.

Mengutip situs berbahasa Jepang worldtimes.o.jp, demonstrasi menentang amandemen Konvensi Pandemi dan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR)  berlangsung pada tanggal 13 di Toshima, Tokyo pada hari Minggu. Sebelum demonstrasi, rapat umum diadakan di Balai Masyarakat Ushigome Tansu di Daerah Shinjuku. Tempat yang berkapasitas 400 orang terisi penuh, dan para pembicara menekankan bahaya vaksin virus corona.?

Usai unjuk rasa, para demonstran berkumpul di Higashi Ikebukuro Central Park. Peserta dari seluruh negeri, dari Hokkaido hingga Okinawa, yang berkumpul setelah membaca informasi online, memenuhi taman bahkan berhamburan ke pinggir jalan.?

Pawai dimulai pukul 14.00, dengan spanduk bertuliskan “Tidak untuk revisi Perjanjian Pandemi IHR” di bagian depan. Sambil mengangkat plakat yang telah mereka siapkan bertuliskan, “Jangan memaksakan vaksin,’. Mereka juga meneriakkan “Jangan izinkan tirani WHO” dan “Pemerintah harus mengungkapkan informasi tentang perjanjian tersebut kepada masyarakat”.

Mengutip laman thegatewaypundit.com, protes tersebut bertujuan untuk menarik perhatian pada beberapa masalah, termasuk peningkatan jumlah kematian yang berlebihan dan kurangnya transparansi mengenai dampak buruk vaksinasi. Para pengunjuk rasa menuntut akuntabilitas dan informasi yang lebih jelas baik dari pemerintah Jepang maupun otoritas kesehatan global.

Tokoh terkemuka seperti Profesor Masayasu Inoue dan sejarawan Chikatsu Hayashi memberikan wawasan sebelum demonstrasi, mengkritik pengaruh perusahaan farmasi dan kepentingan swasta terhadap kebijakan kesehatan global.

Profesor Inoue memperingatkan bahaya vaksin genetik dan menyoroti dana signifikan yang diterima WHO dari lembaga seperti Bill Gates Foundation.

Perundingan perjanjian pandemi WHO, yang dimulai pada bulan Maret 2023, bertujuan untuk menetapkan peraturan yang mengikat secara hukum guna meningkatkan kerja sama global dalam respons pandemi.

Organisasi Kesehatan Dunia, bersama 194 negara anggotanya, telah mengembangkan perjanjian global untuk memerangi patogen hipotesis di masa depan, yang disebut sebagai “Penyakit X.”

Di Indonesia, demonstrasi menolak World Health Organization (WHO) Pandemic Treaty terjadi di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/4/2024). Massa aksi gabungan tersebut menuntut pemerintah agar menolak perjanjian pandemi (pandemic treaty) oleh WHO yang akan disahkan di sidang ke-77 pada Mei 2024 karena dinilai akan merugikan masyarakat dan negara secara hukum pemerintahan dunia.