Indonesia menganggarkan belanja negara sektor kesehatan mencapai Rp 169,7 triliun atau 6,2 persen dari APBN tahun 2021 yang direncanakan mencapai Rp 2.747,5 triliun. Angka itu sudah lebih tinggi dari amanat undang-undang yang menetapkan sektor ini menerima lima persen APBN.
Namun, pimpinan Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkianus Laka Lena masih menyebut, total belanja itu terlalu kecil dibanding negara-negara tetangga.
“Jadi kalau kita lihat total belanja kesehatan kita, dibanding berbagai negara di Asia, dan Asia Tenggara khususnya, memang kita termasuk yang rendah, termasuk dibanding Timor Leste. Kita lebih baik itu dibanding Laos dan Brunei Darussalam,” kata Melkianus.
Pendapat itu dia sampaikan dalam diskusi “Quo Vadis Belanja Kesehatan Publik” yang diselenggarakan Kalta Bina Insani dan SwissCham Indonesia, Rabu (2/12) sore.
Menurut Melkianus, jumlah anggaran yang tidak maksimal itu membawa konsekuensi.
“Karena belanja kesehatan kita rendah, tentu kita tidak bisa berharap banyak terhadap kemampuan dan kapasitas sistem kesehatan nasional kita dalam merepons berbagai hal, baik yang normal maupun yang luar biasa, seperti Covid19 ini,” tambahnya.
Karena terbatas, Melkianus berharap ada efektifitas dalam penggunaannya. Namun dia memastikan, karena kecil, seefektif apapun pemakaiannya tetap masih akan kurang. Lebih memprihatinkan lagi, karena menurut data yang dimiliki DPR, 79 persen anggaran kesehatan dipakai untuk tindakan kuratif. Sementara langkah preventif dan promosi kesehatan hanya menerima 19 persen dari anggaran yang ada.
Melkianus mengingatkan, jumlah anggaran adalah realisasi terhadap komitmen yang sudah disampaikan presiden dan pemerintah, terkait sektor kesehatan. Paradigma sehat yang selama ini digembar-gemborkan sangat dipengaruhi seberapa besar kemauan pemerintah dalam pembiayaan. Jangan sampai, kata Melkianus, komitmen politik ini tidak berjalan di lapangan.
Ketetapan angka belanja kesehatan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2021 beserta nota keuangannya. Acara tahunan itu diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2020 lalu.
Menurut Jokowi, anggaran itu diarahkan untuk dukungan pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui dan balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting. Selain itu juga untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional, hingga penguatan pencegahan, deteksi dan respons penyakit, serta sistem ketahanan terintegrasi.
Bank Dunia sendiri mencatat, belanja publik sektor kesehatan di Indonesia hanya 1,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Alokasi anggaran dalam APBD, APBD termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masuk dalam persentase tersebut. Data Bank Dunia menyebut, rata-rata negara berpenghasilan menengah ke bawah mengalokasikan sekitar 6,1 persen dari PDB untuk sektor kesehatan. Sedangkan rata-rata negara di kawasan Asia Timur Pasifik mencatatkan angka 7,4 persen dari PDB.
Ronald Parasibu dari Kementerian Keuangan mengakui bahwa belanja kesehatan Indonesia saat ini masih belum seperti diharapkan banyak pihak. Di sisi lain, Indonesia masih bergelut dengan berbagai keterbatasan, khususnya pendapatan negara yang terbatas. Salah satu faktornya adalah kemampuan menggenjot penerimaan melalui pajak yang tidak maksimal.
Jika dilihat secara seksama, tambah Ronald, seluruh sektor di Indonesia akan dinilai menetapkan angka belanja yang lebih rendah dari harapan.
“Hampir setiap sektor mengeluhkan hal yang sama. Misalnya belanja militer, kalau dibandingkan terhadap PDB, ini termasuk yang paling rendah dibandingkan banyak negara. Belanja sosial, belanja disabilitas, belanja yang lain-lainnya, sektor perikanan, pertanian itu kita termasuk yang paling rendah kalau kita membaginya terhadap PDB,” kata Ronald.
Meski mengaku tidak ingin mencari pemaafan terhadap kondisi ini, Ronald menyebut Indonesia yang didominasi oleh sektor informal membawa persoalan untuk sektor pajak. Sebagai dampak lanjutannya, anggaran yang terbatas menghadirkan keterbatasan juga terkait kemampuan belanja publik. Namun dia meyakinkan, dari tahun ke tahun, perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan selalu meningkat.
“Kalau kita lihat trennya, saya bisa bilang sektor kesehatan ini yang pertumbuhannya mungkin paling bagus dari sisi nominal. Bahkan dari seluruh sektor, sekarang kesehatan itu nomor dua setelah pendidikan dari belanja APBN yang kita punya,” tambah Ronald.
Sedangkan Subandi Sardjoko dari Bappenas menegaskan, penentuan besar kecil anggaran tidak bisa didasarkan hanya dengan PDB saja.
“Untuk menentukan cukup atau tidak, ini tidak bisa hanya dengan ukuran PDB. Memang kalau secara angka 1,7 persen itu kecil. Tapi kebutuhan tiap negara lain. Kita kecil, apakah negara lain yang dikatakan dari PDB sudah lebih besar itu, juga sudah cukup atau belum. Jadi harus kita lihat, harus kita bedah,” kata Subandi.
Dia juga setuju, bahwa efektivitas pemakaian anggaran sangat berperan. Beberapa waktu lalu, kata Subandi, dia pernah memberikan presentasi di depan Menteri Kesehatan mengenai efektivitas anggaran ini. Bappenas mampu menunjukkan inefisiensi dalam pemakaian anggaran yang terjadi, selaras dengan keinginan Menteri Keuangan agar belanja yang dilakukan lebih baik.
Catatan yang lebih diperjelas oleh Subandi adalah soal komitmen. Menurutnya, dari tahun ke tahun, komitmen pemerintah semakin membaik.
“Jadi yang ngomong kurang itu harus menunjukkan, kurangnya dimana?Sehingga itu perlu kita bedah, anggaran kesehatan item demi item itu benar atau tidak,” tambah Subandi. [ns/ab]