Suara.com – Sudah lama anak, baik usia dini hingga pelajar, kerap dilibatkan sebagian orangtua di Indonesia yang berdemonstrasi ke jalan. Mereka dipakaikan atribut dan diperdengarkan orasi serta yel-yel yang tak hanya bernada keras, tapi kadang juga memuat unsur perpecahan.
Namun seiiring berjalannya waktu, tren lain muncul. Anak bukan hanya datang sebagai korban orangtua yang dilibatkan dalam aksi demonstrasi, tetapi juga turun ke jalan atas kemauan sendiri.
Pada Rabu (25/9/2019), ratusan pelajar dari SMA, SMK, hingga STM turun ke jalan menyerbu Gedung DPR di Senayan, Jakarta. Mereka tegabung dalam seruan STM melawan. Mereka bahkan terlibat bentrok dan menyerang aparat kepolisian dengan batu.
Mereka berdalih turun ke jalan untuk ‘membantu’ perlawanan ‘kakak-kakak Mahasiswa’ yang berdemo di hari sebelumnya, Selasa, (24/9/2019), menolak RKHUP dan pelemahan KPK.
Aksi demonstrasi pelajar tersebut diduga dipicu dari poster ajakan demo yang dikirim melalui aplikasi perpesanan dan diunggah di media sosial hingga berbuntut pada kericuhan.
Suara.com juga mendapati poster ajakan serupa yang ditujukan untuk siswa STM. Pada poster tersebut tertulis agar STM bergerak, bahkan salah satu poster memanggil semua STM bersatu dengan tema “Ujian Cunin di Gedung DPR”.
Terlepas dari ajakan tersebut dan tuntutan yang mereka bawa, apakah anak atau pelajar turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi merupakana cara yang tepat?
Masa Pencarian Jati Diri dan Punya Solidaritas yang Kuat
Menurut jajaran komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, jalanan bukan tempat yang tepat bagi anak untuk menyalurkan aspirasi politiknya.
“Anak memiliki hak untuk didengar pendapatnya tapi caranya bukan dengan demostrasi,” kata Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati kepada Suara.com, baru-baru ini.
Menurut Rita dan jajaran KPAI lainnya, anak usia sekolah memerlukan penyaluran aspirasi yang tepat dengan dampingan orangtua. Sehingga anak-anak tidak mudah terprovokasi oleh aktivitas-aktivitas yang tidak benar.
Selain itu, orangtua juga dianggap memiliki tanggungjawab memberikan pendidikan politik yang santun dengan mengedepankan diskusi.
“Ada cara lain misalnya dengan membuat aspirasi tertulis,” tambah komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty saat dihubungi Suara.com, Minggu, (29/9/2019).
Di sisi lain, KPAI menilai bahwa media sosial seperti aplikasi WhatsApp, Instagram dan Twitter, berperan besar atas menyebarnya seruan anak-anak tingkat sekolah untuk turun ke jalan.
“Anak-anak ini sedang mencari jati diri, punya solidaritas yang kuat dan tertantang melakukan hal baru tapi tidak berpikir panjang,” tambah Rita lagi.
Untuk itu, KPAI menilai penting adanya literasi digital agar anak dapat memilah dan memilih informasi yang mereka dapat dari media sosial.
Hal senada dikemukakan pula oleh Psikolog, Vera Itabiliana Hadiwidjojo, S.Psi. Ia juga prihatin dan sangat menyayangkan kejadian tersebut.
Menurut Vera, selain sikap represif yang ditunjukkan, sebenarnya para pelajar yang ikut aksi demonstrasi belum benar-benar paham dengan apa yang tengah diperjuangkannya.
Hal tersebut, lanjut Vera, sebenarnya memang bisa terjadi karena dorongan konformitas yang masih besar di usia remaja, di mana mereka akan semangat untuk melakukan sesuatu yang juga dilakukan oleh teman-temannya.
“Jika tidak, maka dia akan dianggap aneh atau nggak asyik dan dikucilkan dari kelompok pergaulannya. Jadi ini sebenarnya lebih didasari rasa setia kawan, bukan karena benar-benar paham tentang politik atau isu yang didemo. Mereka hanya terpengaruh oleh isu yang memancing emosi mereka saja,” jelas Vera saat Suara.com hubungi Sabtu (28/9/2019) di Jakarta.
Nah, semua sikap dan perilaku remaja ini bila dilihat dari psikologinya tentu saja dipengaruhi dari perkembangan otaknya. Seperti apa? Simak di halaman berikutnya.
