RM.id Rakyat Merdeka – Majelis Ulama Indonesia (MUI) diterpa gosip tak sedap. Dikabarkan, ada oknum pengurus MUI yang meminta jatah komisaris BUMN. Namun, gosip ini langsung dibantah oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Dengan sigap, Arya memastikan tidak pernah ada pengurus MUI yang minta-minta jatah komisaris. Alhamdulillah, wajah MUI bersih kembali…
Kabar adanya oknum pengurus MUI yang meminta jatah kursi komisaris BUMN ini menjadi laporan utama Majalah Tempo, pekan ini. Di sampul depannya dipasang gambar seorang berjubah putih dengan peci warna sedana sedang memegang stempel bergambar “babi” yang siap ditempel ke botol vaksin yang dibuat lebih besar.
“Tarik-Ulur Fatwa Vaksin” begitu judul besar yang dibuat Tempo. Di bawahnya ditulis, “Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin AstraZeneca haram karena mengandung babi. Benarkah ada permintaan imbalan sebelum fatwa keluar?”
Baca Juga : Berkumur Bantu Cegah Penularan
Arya membantah laporan Tempo tersebut. Dia memastikan, tidak ada permintaan dari pengurus MUI untuk posisi komisaris di salah satu perusahaan BUMN. “Di Kementerian BUMN, sampai hari ini, tidak pernah ada permintaan komisaris untuk MUI ataupun pejabat-pejabat di MUI,” tegasnya, kemarin.
Arya memastikan, penunjukan komisaris BUMN tidak didasarkan dengan imbal jasa. Apalagi yang berkaitan dengan fatwa halal penggunaan vaksin AstraZeneca.
“Sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi, sekali lagi kami sampaikan, sampai hari ini, tidak ada satupun permintaan komisaris untuk pengurus MUI di Kementerian BUMN,” tegasnya.
Baca Juga : Susi Ditantang Telepon Langsung Ke Presiden
Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas mengapresiasi Kementerian BUMN yang bersikap terbuka perihal isu ini. Ia memastikan, jika mengatasnamakan lembaga, kabar MUI minta jatah kursi komisaris tidak benar. Andaipun yang meminta itu mencatut nama Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal MUI, itu bisa dipastikan hoaks.
Namun, Anwar juga tidak mau menyalahkan Tempo. Jika yang diberikan Tempo benar, dia meminta menyerahkan nama yang dimaksud ke MUI. “Kalau ada individu tertentu yang melakukan seperti itu, saya minta betul namanya,” ucap Anwar, saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Ketua PP Muhammadiyah ini menegaskan, jika ada oknum yang meminta posisi komisaris, itu sudah melanggar kode etik. Bahkan, ia mencap orang tersebut tidak berakhlak. Pasalnya, MUI mengabdi untuk umat, tidak ada alasan bagi pengurus untuk meminta pamrih.
Baca Juga : Darah Muda Jadi Andalan Tim Oranje
Jadi, jika ada yang meminta hal tersebut, sama saja merendahkan harkat dan martabat MUI. “Itu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Kasih ke saya namanya. Selasa akan kami bahas dalam rapat internal. Pasti akan diadili di persidangan bersama pimpinan,” tegas Abbas, memastikan.
Selanjutnya